Jumat, 01 Januari 2010

PMII Tuntut Penuntasan Kasus Korupsi di Jepara

Jepara, Santriwati Cantik. Sebagai bentuk keprihatinan terkait banyaknya kasus korupsi yang menyeret oknum pejabat di Jepara, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jepara menggelar unjuk rasa di beberapa lokasi sekaligus, Senin (9/12). Mereka menuntut pembersihan Korupsi di Jepara.

Melalui unjuk rasa tersebut, diharapkan pemerintah kabupaten dan stakeholder berkomitmen untuk menuntaskan kasus korupsi sesegera mungkin.

PMII Tuntut Penuntasan Kasus Korupsi di Jepara (Sumber Gambar : Nu Online)
PMII Tuntut Penuntasan Kasus Korupsi di Jepara (Sumber Gambar : Nu Online)


PMII Tuntut Penuntasan Kasus Korupsi di Jepara

Ketua PC PMII Jepara Saifur Rohim mengatakan, aksi yang dilakukan 150 mahasiswa itu dilakukan sebagai upaya mengajak segenap masyarakat Jepara untuk mengawal dan menjadikan bnirokrasi di Jepara transparan dan bebas dari korupsi. Kebetulan aksi ini bertepatan dengan peringatan hari anti korupsi, katanya.

Lebih lanjut ia menambahkan, unjuk rasa itu dilakukan di beberapa titik. Mulai pengadilan negeri, kejaksaan negeri, dan di kantor pemerintahan Jepara. Tujuannya agar pihak-pihak yang memiliki kewenangan memiliki pemahaman yang sama dalam memberantas korupsi.

Santriwati Cantik

Santriwati Cantik

Dikemukakan Saifur, ada penjabat di tiga dinas kabupaten Jepara yang tersandung kasus korupsi. Selain itu, banyak pula pembangunan infrastruktur buruk tahun 2013. Ada gedung futsal yang ambruk serta kasus Ngarengan yang menjadi bukti buruknya pembangunan yang gilirannya merugikan masyarakat.

Peningkatan angka kemiskinan di Jepara juga memprihatinkan dan dinilai tak sesuai dengan visi dan misi Bupati Jepara. Peningkatan kemiskinan di Jepara mencapai 36 per sen yang berbanding 405.005 jiwa dari keseluruhan penduduk Jepara.

Melalui aksi itu, pihaknya menuntut Pemda berani mengambil tindakan tegas. Di antaranya dengan menuangkan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) dalam bentuk peraturan Bupati sesuai dengan instruksi Presiden No 05 tahun 2004 dan Perpres No 05 tahun 2010 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Kami ingin ada penetapan Jepara sebagai zonasi wilayah bebas korupsi.

Dorongan kepada Kejari untuk mengusut dan menuntaskan kasus korupsi yang dianggap macet juga ditekankan. Saifur menambahkan, pihaknya menuntut pemerintah untuk memberi sanksi kepada pegawai yang mokong kerja sebagai bentuk profesionalitas terhadap abdi negara dan menuntut pengawasan tentang pelaksanaan APBD pada 2014 mendatang.

Menanggapi aksi itu hakim pengadilan negeri (PN) Jepara Partono menyampaikan, pihaknya menerima aspirasi dari mahasiswa dan mendukung penuh pemberantasan korupsi di Jepara. Sebagai wujud nyata, sejak 2010 lalu di PN telah dipasang CCTV.

Ini sebagai upaya mengawasi orang yang berada di PN, supaya tak ada yang mendekati bahkan melakukan tindak korupsi, imbuhnya.

Wakil Bupati Jepara Subroto meminta seluruh pengunjuk rasa untuk turut aktif mengawal dan saling mendorong supaya korupsi bisa diatasi.

Jika menemukan kecurangan, silahkan melapor. Karena, kami juga butuh informasi dari masyarakat untuk bersama memberantas korupsi, imbaunya. (Syaiful Mustaqim/Alhafiz K)

Dari (Daerah) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/48712/pmii-tuntut-penuntasan-kasus-korupsi-di-jepara

Santriwati Cantik

Menyajikan informasi secara lugas dan berimbang, disertai data-data yang akurat dan terpercaya.


EmoticonEmoticon

Nonaktifkan Adblock Anda

Perlu anda ketahui bahwa pemilik situs Santriwati Cantik sangat membenci AdBlock dikarenakan iklan adalah satu-satunya penghasilan yang didapatkan oleh pemilik Santriwati Cantik. Oleh karena itu silahkan nonaktifkan extensi AdBlock anda untuk dapat mengakses situs ini.

Fitur Yang Tidak Dapat Dibuka Ketika Menggunakan AdBlock

  1. 1. Artikel
  2. 2. Video
  3. 3. Gambar
  4. 4. dll

Silahkan nonaktifkan terlebih dahulu Adblocker anda atau menggunakan browser lain untuk dapat menikmati fasilitas dan membaca tulisan Santriwati Cantik dengan nyaman.


Nonaktifkan Adblock